Mulai 1 April 2022 Harga Bensin, Pulsa Listrik, Baju Lebaran Naik

 Terhitung mulai 1 April 2022, harga barang-barang akan mengalami kenaikan. Mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), pulsa telepon, sampai dengan baju lebaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan harga bensin Pertamax (RON 92) akan mengalami kenaikan mulai 1 april. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika yang terjadi.

Kenaikan harga Pertamax ini dipicu oleh semakin beratnya beban keuangan perusahaan akibat harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual Pertamax. Harga pasar Pertamax pada Maret, disebut telah mencapai Rp 14.526 per liter, sementara harga jual Pertamax hingga kini masih ditahan pada Rp 9.000 per liter.

Bahkan, bila dibandingkan dengan badan usaha swasta lainnya, harga bensin RON 92 kini rata-rata sudah berada di kisaran Rp 12.000 - Rp 13.000 per liter untuk non-Pertamina.

Shell Indonesia misalnya, per 1 Maret 2022, harga bensin Shell Super (RON 92) dibanderol Rp 12.990 per liter, BP-AKR menjual bensin BP 92 (RON 92) pada harga Rp 12.500 per liter.

Lantas, berapa besar kenaikan harga Pertamax per 1 April? Apakah masih di kisaran harga pesaing Pertamina tersebut, yakni di kisaran Rp 12.000 - Rp 13.000 per liter? atau di bawah itu? Atau bahkan bisa mencapai Rp 16.000 per liter sesuai perkiraan harga keekonomian bensin RON 92 pada bulan April?

Peneliti Sektor Energi dari Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Massita Ayu Cindy mengatakan, bahwa tingginya harga keekonomian BBM umum itu menjadi momentum yang tepat bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax.

Besaran kenaikan harga Pertamax yang diambil Pertamina juga bisa menjadi momentum untuk mengambil pasar dari kompetitor yang harganya telah lebih dulu dinaikkan.

"Mungkin Rp 12 ribu per liter, tapi kalau mau ambil pangsa pasar kompetitor, ya di bawah itu. Tapi itu bergantung pada Pertamina dan pemegang saham (pemerintah)," ujar Massita saat diskusi virtual.

Selain BBM, pemerintah sekaligus memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 april. Kenaikan tarif PPN merupakan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meskipun kecil diyakini akan tetap berdampak kepada masyarakat serta tingkat penjualan barang. Terlebih, kenaikan PPN diberlakukan saat ada lonjakan harga komoditas pangan serta menjelang Ramadan.

Pemerintah memang memastikan bahan pangan dasar yang dijual di pasar tidak akan dikenakan PPN seperti beras, jagung, garam konsumsi, telur, hingga susu. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya juga diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Sementara itu, barang yang dekat dengan masyarakat dan dipastikan naik dan dikenakan PPN 11% di antaranya adalah baju atau pakaian, sabun, tas, sepatu, pulsa, rumah, motor dan barang lainnya yang dikenakan PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah angkat bicara terkait hal ini. Pemerintah menyebut, kenaikan tarif PPN yang diterapkan di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain.

"11% itu tinggi gak? kalau dibandingkan banyak negara di G20, OECD, maka kita liat PPN rata-rata di negara tersebut adalah 15-15,5%," ungkap Sri Mulyani.

Oleh karenanya, meski banyak pihak yang merasa ini bukan waktu yang tepat namun menurutnya harus dilakukan saat ini. Sebab, perekonomian sudah mulai pulih dan APBN yang sebelumnya sudah bekerja begitu keras harus kembali disehatkan.

"Nah PPN kita melihat spacenya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Namun kita paham, sekarang fokus kita pemulihan ekonomi. Namun pondasi untuk pajak yang kuat harus mulai dibangun," tutur Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa kenaikan PPN tidak bisa hanya dilihat dalam jangka pendek. Sebab, ini dilakukan guna membangun Indonesia yang makin kuat ke depannya.

Dengan demikian, maka ia menekankan bahwa kenaikan PPN bukan untuk makin menyusahkan masyarakat. Namun untuk membangun masa depan yang akan dinikmati oleh masyarakat juga.

"Jadi jangan bilang saya nggak perlu jalan tol, saya nggak makan jalan tol dan lain-lain, tapi banyak sekali instrumen pajak masuk ke masyarakat."

"Anda pakai listrik, LPG, naik motor dan ojek itu ada elemen subsidi. Oleh karena itu, elemen pajak yang kuat untuk menjaga rakyat sendiri, bukan untuk menyusahkan rakyat," jelas Sri Mulyani.

SUMBER: RPn by CNBC | Kamis, 31 Maret 2022.